Masyarakat Indonesia hingga saat ini mengenal 7 tokoh nasional yang pernah atau sedang menduduki posisi sebagai presiden RI, dimulai dari presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, hingga presiden Joko Widodo. Meski begitu, dalam catatan sejarah Indonesia terdapat setidaknya 2 tokoh penting yang pernah menjabat sebagai presiden Indonesia dan kerap kali terlupakan. Keduanya adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat.
Sjafruddin Prawiranegara dalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia pernah memimpin Indonesia saat dirinya menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan demokrasi liberal, Sjafruddin menduduki posisi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Pertama. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, Sjafruddin ditugaskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI oleh Presiden Soekarno dan Wakilnya Moh. Hatta, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948. Pembentukan PDRI oleh Sjafruddin didasari perintah Soekarno dan Hatta yang diterima Sjafruddin melalui surat kawat/telegram. Perintah pembentukan PDRI muncul setelah adanya informasi mengenai kekacauan yang terjadi di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Rapat yang digelar di Bukittinggi kala itu memutuskan pembentukan PDRI dengan Sjafruddin sebagai ketua dan Teuku Moh. Hasan sebagai wakilnya.
Keduanya kemudian membentuk kabinet darurat untuk mengamankan negara. Pada 13 Juli 1949, Sjafruddin menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Setelah penyerahan kembali mandat PDRI, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dan mencetuskan terobosan kebijakan yang terkenal yaitu sertifikat devisa dan Gunting Sjafruddin, yaitu menggunting uang terbitan belanda dengan tujuan memangkas pasokan uang.
Jalan menuju kemerdekaan Indonesia dengan perang nyatanya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini karena persenjataan Belanda jelas lebih canggih bila dibandingkan dengan bambu runcing Indonesia. Belanda mendapat banyak kecaman dari dunia Internasional atas aksi Agresi Militer II yang dilakukannya di tahun 1948 dan penangkapan yang dilakukan Belanda terhadap Soekarno, Hatta, Agus Salim dan beberapa menteri kabinet, sehingga kepemimpinan Indonesia dialihkan ke Sumatera Barat di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Langkah diplomatis untuk menyelesaikan konflik dilakukan dengan mengadakan negosiasi antara Indonesia dan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada Agustus 1949. Hasilnya, pada KMB disetujui bahwa belanda menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Pembentukan RIS merupakan strategi yang digunakan belanda untuk memecah belah Indonesia, dimana setelah berbentuk RIS, Indonesia terpecah menjadi 16 bagian. Soekarno menduduki posisi sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai menterinya. Hal ini menyebabkan terjadi kekosongan kepemimpinan pada pemerintahan Republik Indonesia (RI), sehingga presiden Soekarno menunjuk Mr Assaat sebagai acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta. Jabatan Presiden RI kemudian diserahkan kembali oleh Mr Assaat kepada Soekarno pada 15 Agustus 1950. Mr Assaat adalah seorang negarawan dan tokoh politik yang bergelar Datuk Mudo. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (saat ini menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), saat berkuliah ia aktif dalam berorganisasi hingga menjadi Pengurus Besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Kiprah politiknya dimulai sejak ia bergabung di Partai Indonesia atau Partindo, hingga tercatat sebagai tokoh pejuang nasional yang berkontribusi besar dalam proses kemerdekaan Indonesia.