Kenapa Kota-kota di Indonesia Sangat Berantakan?

Video berjudul “Kenapa kota di Indonesia sangat berantakan?!” yang diunggah oleh channel Aexakmii pada April 2026 membahas mengapa banyak kota di Indonesia terlihat tidak teratur, padat, macet, dan rawan banjir jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, khususnya Malaysia.

Menurut video tersebut, kekacauan tata kota bukan hanya kesan semata, melainkan hasil dari pola perkembangan kota yang berbeda jauh dengan negara lain.

Perencanaan Kota yang Tumbuh Secara Alami

Banyak kota di Indonesia berkembang secara organik atau alami (grows first, manages later). Pertumbuhan terjadi dari pusat ke pinggiran tanpa perencanaan yang kuat di awal. Akibatnya muncul pola sprawling (penyebaran liar) yang menyebabkan kekacauan tata ruang yang lambat laun dianggap biasa. Berbeda dengan Malaysia, yang banyak menerapkan konsep design first, build later. Kota seperti Putrajaya dirancang sejak awal dengan konsep Garden City, di mana lebih dari 60% area adalah ruang hijau.

Kelemahan Regulasi dan Penegakan Hukum

Indonesia sebenarnya memiliki undang-undang penataan ruang yang cukup lengkap, termasuk UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, implementasi dan pengawasannya masih sangat lemah. Banyak masyarakat membangun secara bebas dengan alasan “ini tanah saya”. Akibatnya, lahan resapan air berubah menjadi bangunan, bantaran sungai menjadi pemukiman, dan ruang terbuka hijau semakin menyempit.

Faktor Budaya dan Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah di Indonesia dianggap sangat sakral, sehingga pemerintah memiliki keterbatasan besar dalam mengatur penggunaan lahan. Di Malaysia, negara memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap tanah, sehingga penegakan aturan zona penyangga (buffer zone) dan larangan membangun di area rawan lebih mudah dilakukan.

Contoh Masalah di Beberapa Kota Besar Jakarta: Kepadatan ekstrem, ruang hijau minim, banjir tahunan, dan ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi karena transportasi umum belum optimal. Bandung: Macet parah dan banjir akibat letaknya di cekungan (bekas danau purba) serta konversi lahan yang tidak terkendali. Medan: Masalah sampah dalam jumlah besar, pemukiman kumuh, dan sanitasi buruk. Balikpapan: Banyak perumahan dibangun di area berbukit dan tangkapan air tanpa penahan tanah yang memadai, menyebabkan banjir dan longsor. Palembang: Meski memiliki infrastruktur seperti LRT, koordinasi antar kebijakan masih sering berubah-ubah. Perbandingan dengan Malaysia

Malaysia dicontohkan sebagai negara dengan tata kota yang lebih rapi. Transportasi umum (MRT, LRT, Monorail, bus) terintegrasi dengan baik, penegakan aturan penggunaan lahan lebih disiplin, dan ada zona penyangga yang jelas antara area perkotaan, pertanian, dan kawasan lindung.

Faktor Pendukung Lain Urbanisasi yang sangat cepat, di mana infrastruktur dan perencanaan tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Pengaruh politik: Rencana tata kota sering berubah setiap kali ada pergantian kepemimpinan. Kurangnya buffer zone atau zona transisi yang jelas. Kesimpulan

Kekacauan tata kota di Indonesia adalah hasil kombinasi antara perencanaan yang lemah, budaya kepemilikan tanah yang kuat, implementasi regulasi yang tidak tegas, serta urbanisasi yang terlalu cepat. Untuk memperbaikinya dibutuhkan komitmen jangka panjang, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perencanaan kota yang lebih holistik dan berfokus pada kualitas hidup manusia, bukan hanya pembangunan fisik.

Pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya soal gedung tinggi atau jalan lebar, melainkan bagaimana warganya dapat hidup nyaman, sehat, dan berkelanjutan di dalamnya.