Mahasiswa dan DPR: Dua Wajah dalam Tradisi Demokrasi

Ada dua sisi elemen yang berlawanan di Indonesia. Yang pertama ada mahasiswa, anak-anak muda yang sedang menempuh pendidikan dan memposisikan diri mereka sebagai penjaga idealisme dan moral publik. Dan selanjutnya DPR, lembaga politik berbasis kekuasaan dan kepentingan partai yang saat ini diragukan kinerjanya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

 

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (katanya)

DPR telah menjadi musuh bebuyutan mahasiswa sejak lama. Bukan tanpa alasan, kebijakan-kebijakan yang dibuat lembaga ini sering bertentangan dengan kemauan rakyat yang diwakilinya, seperti kebijakan dwifungsi yang bisa menyusahkan masyarakat untuk diterima kerja. DPR juga dikenal sebagai lembaga dengan kasus korupsi paling banyak dibanding lembaga-lembaga politik di Indonesia lainnya. Menurut rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip media: tercatat 344 pimpinan dan anggota DPR & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditangkap karena tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2004-2022. Tentu angka 344 adalah jumlah anggota yang ditangkap, bukan total kasus korupsinya.

 

Dengan ini, DPR tak hanya membuat kebijakan-kebijakan yang tak masuk akal, tapi juga merugikan negara dengan kasus-kasus korupsinya. Tentu masyarakat sangat tak terima dengan keadaan ini, sehingga banyak demo terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

 

Demo dan Mahasiswa

Demo adalah cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, jika dibilang ada cara lain selain demo, ya ada, tapi tidak akan seefisien demo karena pemerintah yang tone-deaf (pura-pura tidak mendengar) dan hanya dianggap formalitas saja. Seperti kasus terbaru yaitu penolakan tunjangan DPR, jika tidak ada demo besar-besaran dari masyarakat dan mahasiswa maka menteri keuangan tak akan diganti, dan tunjangan DPR akan semakin banyak, di mana tunjangan ini dianggap tidak sepadan dengan kinerja DPR itu sendiri. Menegakkan keadilan adalah alasan diadakannya demo itu sendiri, dan demo yang bermakna adalah demo yang tidak anarkis.

 

Mahasiswa selalu jadi simbol perlawanan, mereka adalah agent of change yang berani mengguncang pemerintahan negaranya sendiri. Sejak orde lama, orde baru, masa reformasi, hingga kasus-kasus terbaru pun mahasiswa tidak pernah absen dari garda terdepan mewakili suara rakyat yang diredupkan oleh pemerintah mereka sendiri. Mahasiswa selalu memihak rakyat dan melakukan orasi dengan akal sehat dengan tidak merusak fasilitas negara yang mereka cintai. Dengan orasi yang mereka lakukan, mereka berharap bisa menjadi perwakilan suara rakyat dengan cara yang tidak merugikan siapapun.

 

Ketika pemerintah dan DPR kehilangan arah, mahasiswa hadir untuk meluruskan. Ketika kebijakan negara melenceng dari hati rakyat, mahasiswa menjadi gema yang mengguncang ruang kekuasaan. Mereka mungkin dianggap ribut, keras, bahkan mengganggu saat berorasi, tapi sejarah lah yang membuktikan bahwa tindakan mereka membawa perubahan besar.

 

Tradisi Demokrasi

Hubungan antara DPR dan mahasiswa ibarat dua kutub yang saling menegakkan keseimbangan kekuasaan. Keduanya memiliki peran penting: DPR sebagai representasi formal rakyat dalam sistem pemerintahan, dan mahasiswa sebagai kekuatan moral yang mengawasi jalannya demokrasi dari luar parlemen. Sejak awal berdirinya republik ini, benturan antara kedua elemen itu bukan tanda kehancuran, justru cerminan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup. Suara mahasiswa yang turun ke jalan adalah bentuk partisipasi rakyat yang paling nyata, sementara respon DPR terhadap kritik itu menjadi ujian sejauh mana lembaga legislatif mampu mendengar dan memperbaiki diri. Tradisi saling mengoreksi ini telah menjadi denyut nadi politik bangsa kita; kadang panas, kadang ricuh, tapi selalu menunjukkan bahwa rakyat masih mau peduli. Karena dalam demokrasi sejati, perbedaan bukan ancaman, melainkan tanda bahwa kebebasan masih bernafas.