Pajak Untuk Pendidikan Di Papua, Meningkatkan Akses Di Daerah Tertinggal

Pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa dan masih menjadi aspek terpenting di suatu negara terutama di Indonesia. Aspek penting tersebut dapat kita lihat dari perannya dalam menghantarkan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi jembatan menuju kesuksesan. Penting bagi suatu negara untuk terus memperbaiki sistem pendidikan yang dimiliki sehingga bisa melahirkan generasi emas yang pastinya akan dibutuhkan untuk kemajuan suatu negara. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Di sinilah pajak memainkan peran yang sangat penting. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dunia usaha tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi berbagi program salah satunya pendidikan.

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua daerah yang ada di Indonesia memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil yang mana disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang besar, salah satunya di daerah Papua. Papua dengan kekayaan alam yang melimpah namun infrastruktur yang terbatas, sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh warganya. Hal tersebut berdampak pada keberlanjutan pendidikan siswa, sehingga angka putus sekolah semakin tinggi dikarenakan pemerintah kesulitan dalam menyediakan pendidikan layak. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Angka putus sekolah jenjang SD di Indonesia tertinggi diraih di Papua, yaitu sebesar 2,38%. Papua juga memiliki angka putus sekolah  jenjang SMP tertinggi di negara ini, yakni sebesar 3,22%. Data ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di wilayah Papua sangat memprihatinkan.

Jika melihat porsi APBN untuk pendidikan, Pada tahun 2022 alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp542,8 triliun. Angka tersebut terus naik di tahun 2023 sebesar 612,2 triliun dan tahun 2024 anggaran untuk pendidikan sebesar Rp660,8 triliun. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar, pasalnya dengan anggaran yang terus naik berbanding terbalik dengan fakta di lapangan terutama di Papua yang mana penyediaan akses sekaligus fasilitas pendidikan sangat kurang. Pajak sebagai penyumbang terbesar dalam APBN seharusnya dapat mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah salah satunya daerah terpencil. Lantas mengapa masih terdapat daerah dengan akses pendidikan yang terbilang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain seperti Papua? Pertanyaan ini mendistorsi pemahaman kita mengenai manfaat pajak untuk pendidikan, sehingga perlu diluruskan antara manfaat pajak dan alasan ketertinggalan daerah dari akses pendidikan. 

Manfaat Pajak Untuk Pendidikan

    Pajak memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor pendidikan, Pajak memungkinkan pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, Melalui pajak dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar melalui program pelatihan, Pajak memungkinkan pemberian beasiswa berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu. APBN tahun 2024 diperkirakan akan meningkatkan alokasi pada sektor pendidikan untuk mendukung berbagai program prioritas. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Diharapkan melalui perencanaan anggaran yang cermat dan efisien, visi Indonesia tentang negara dengan sistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dapat terwujud. Hal tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam hal meningkatkan pendidikan di Indonesia melalui pajak. 

Alasan Ketertinggalan Papua di Sektor Pendidikan

    Meskipun alokasi dana APBN 2024 untuk pendidikan terbesar daripada sektor lain, Namun pemerataan pendidikan di seluruh daerah belum bisa dikatakan baik, terutama di daerah Papua yang akses dan fasilitas pendidikan dinilai sangat kurang, padahal dana untuk pendidikan terbilang sangat besar. Ketertinggalan tersebut bukan tanpa sebab, tantangan geografis yang sulit sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas sekolah, selain itu distribusi tenaga pendidik yang kurang merata dan kurangnya guru yang berkualitas memperparah situasi ini, Tingkat kemiskinan yang tinggi juga berkontribusi dalam permasalahan tersebut, faktor budaya dan sosial turut mempengaruhi, dimana pendidikan formal mungkin belum sepenuhnya dianggap penting oleh beberapa masyarakat setempat.

Sebagai penutup sekaligus solusi dari permasalahan di atas, Pajak sebagai iuran wajib memiliki manfaat yang luas dan signifikan bagi sektor pendidikan di Papua, terutama di daerah tertinggal, Sehingga perlu adanya pengelolaan yang tepat dari dana pajak yang dianggarkan terutama untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana belajar, melatih dan mengembangkan tenaga pendidik, memberikan beasiswa. Semua ini akan berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Papua, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan kemajuan daerah tertinggal.     

DAFTAR PUSTAKA

Disdik. (2023). Tahun 2022 Papua Tertinggi Angka Putus Sekolah Di Indonesia. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://disdik.dogiyaikab.go.id/berita/3/detail.html 

Yanuar. (2023). Anggaran Pendidikan 2024 Meningkat Jadi Rp660,8 triliun. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-pendidikan-2024-meningkat-jadi-rp6608-triliun/