Bersinergi menaggulangi tindak korupsi guna mewujudkan sekolah terintegrasi

Bersinergi menanggulangi tindak korupsi guna mewujudkan sekolah terintegrasi

Oleh : Muhammad adji kurniawan

 

Jika aku menjadi gubernur, aku akan berfikir ulang mengenai masa depan generasi muda khususnya wilayah jawa tengah. Sudah bersihkah praktik korupsi di jawa tengah khususnya di bidang pendidikan? Apakah pengalokasian anggaran sudah diterapkan sesuai rencana pemerintah provinsi jawa tengah, atau malah jauh dari harapan yang sudah di rencanakan. Realitanya masih banyak laporan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi di lingkup dunia pendidikan.

Maraknya kasus korupsi tersebut tak hanya membuat resah masyarakat namun juga meresahkan pemerintah provinsi jawa tengah karena masalah ini akan berdampak buruk bagi citra dan kinerja pemprov jateng ke depannya. Jika masalah ini terus berlangsung maka akan terjadi ketidakstabilan dalam siklus ekonomi maupun pengalokasian anggaran di lingkungan pemprov jawa tengah.tentu yang kita butuh sekarang ini adalah sebuah program yang mampu menanggulangi dan mencegah tindak pidana korupsi khususnya di bidang pendidikan.

Pada tahun 2019 ini saja kasus korupsi di sektor provinsi jawa tengah sudah di anggap sebagai suatu hal yang wajar, contohnya saja kasus yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan anggaran khususnya dana bos. Kondisi seperti ini sudah tak asing lagi kita temui di sekolah sekolah wilayah provinsi jawa tengah, hal ini terjadi karena adanya konspirasi antara penguasa atau pemegang wewenang anggaran dengan pengusaha yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan khususnya di bidang pengadaan. Jika hal tersebut didiamkan begitu saja maka akan terjadi kerugian daerah dalam bentuk anggaran yang membengkak atau menurunnya nilai daerah tersebut. Tak hanya itu budaya kurupsi pun akan semakin mewabah, dan menjadi hal yang wajar di lingkungan instansi pemerintahan khususnya di sektor pendidikan.

Terlepas dari penyalahgunaan anggaran, kasus korupsi juga sering terjadi dalam bidang pengadaan barang barang sekolah. Sringnya motif yang di pakai adalah mark up atau menaikkan harga barang pengadaan yang sangat tidak wajar. Hal ini terjadi hampir di setiap sekolah di wilayah provinsi jawa tengah dengan dalih uang sisa mark up digunakan untuk saving anggaran, namun realitanya tidak ada pembukuan dan transparansi yang jelas mengenai uang saving.

Tak hanya soal mark up dan pengelembungan dana, masih banyak kasus lainnya yang sangat merugikan pemprov jateng khususnya di bidang pendidikan, contohnya yaitu : korupsi dana bantuan operasional sekolah (bos), penyelewengan uang pip, mengalih fungsikan beasiswa, pungutan liar untuk dana bantuan, kasus pemotongan honor guru dan masih banyak kasus kasus lain yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kasus korupsi di lingkunag pendidikan banyak membunuh mimpi mimpi anak bangsa. Fasilitas sekolah yang baik hanya menjadi angan angan bagi beberapa daerah yang seharusnya sudah bisa tercover oleh pemerintah provinsi. Seperti halnya di daerah randublatung blora, fasilitas pendidikan disana masih sangat minim dan jauh dari kata layak, seperti halnya komputer disana masih menjadi hal yang langka. Hal hal seperti itu dapat menghambat kreatifitas anak anak bangsa untuk bisa berkembang seperti daerah daerah lainnya yang jauh lebih maju. Sudah sangat jelas tertera dalam uud ri 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan, namun hal tersebut terganggu oleh tindak pidana korupsi yang marak terjadi di lingkungan pendidikan.

Kerugian negara dan daerah akibat kasus korupsi, dinilai sangat fantastis dari besarnya anggaran yang disediakan setiap tahunnya. Oleh karena itu harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk membrantas praktik korupsi khususnya dibidang pendidikan terlebih lagi di wilayah jawa tengah. Jika praktik korupsi terus mewabah dan menjangkit maka perwujudan pendidikan terintegrasi akan sulit untuk terlaksana dengan baik. Pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan sejak dini dan sesegera mungkin,agar praktik korupsi bisa terminimalisir bahkan bisa dicegah.

Pencegahan anti korupsi sejak dini terhadap generasi muda dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mewujudkan sekolah terintegrasi, karena melalui sekolah yang terintegrasi siswa akan diajarkan penerapan pembelajaran yang mengutamakan pada akhlak dan budi pekerti serta pendidikan karakter. Selain itu di sekolah terintegrasi juga menerapkan pembelajaran antikorupsi melalui penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya sekolah terintegrasi, sekolah gratis pun dapat menjadi pencegahan sejak dini yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Di karenakan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biyaya untuk mendapatkan pendidikan. Hal itu akan menjadi motivasi generasi muda dan masyarakat untuk membalas budi kepada negara. Tentunya sekolah gratis punya celah untuk terjadi tindak pidana korupsi dikarenakan besarnya anggaran yang di pakai. Namun dengan pengawasan yang baik dan transparansi yang baik saya yakin bisa meminilaisir celah celah korupsi untuk dapat di lakukan.

Di lingkup pemprov jawa tengah sudah berjalan program sekolah gratis salah satunya smk negeri jawa tengah. Saat ini smk jateng sudah ada 3 cabang yaitu di semarang,pati dan purbalingga. Bahkan tahun 2020 nanti akan bertambah menjadi 15 cabang lagi, sehingga total nya akan ada 18 smk jateng.

Dengan semakin bertambahnya sekolah gratis dan terintegrasi di jawa tengah tentunya akan mencetak generasi muda yang berakhlak dan berkarakter hebat nantinya. Kelak generasi muda di provinsi jawa tengah akan menjadi generasi yang hebat dan berkarakter serta anti dalam melakukan tindak korupsi.