Budaya Antikritik yang Mulai Dibangun di Indonesia

Beberapa waktu yang lalu, ada dari pihak pemerintah Lampung yang menolak dari kritik dari seorang influencer yang kebetulan sedang berkuliah di Australia. Sang influencer menjelaskan tentang kebobrokan infrastruktur yang ada di wilayah Lampung, mulai dari jalan yang rusak, proyek banyak yang mangkrak, bahkan anehnya Lampung pernah mendapat penghargaan realisasi belanja daerah tertinggi di Indonesia. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana Lampung dapat merealisasikan anggaran secara lancar dengan infrastruktur yang begitu bobrok?

UU ITE pun menjadi senjata utama bagi pihak yang memiliki sifat antikritik, denial dengan fakta yang diberikan oleh banyak rakyat mengenai kegagalan tanggung jawab yang mereka emban. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat adalah definisi demokrasi yang diajarkan kepada kita. Kebebasan berpendapat adalah hal salah satu elemen yang mutlak dan menjadi kunci utama dalam sistem ini. Jika kita terus menolak kritik dari orang lain, Bagaimana dengan sistem yang berjalan? Apakah akan efektif? Tentu saja tidak.

Sebagai rakyat, kita juga berhak mengkritik pemimpin yang kita pilih dan kita bayar dengan suara, pandangan, dan hati kita. Ketika berbeda dengan apa yang mereka janjikan, sudah sepatutnya kita dapat menagih, jangan sampai kita membiarkannya begitu saja dan hilang suara kita untuk memilih pemimpin selanjutnya hanya karena ada satu pemimpin yang bobrok. Dan juga, ketika memiliki pemerintah yang antikritik, bukan sepatutnya kita mengikuti gaya mereka juga. Salah satu cara untuk merubah lingkaran setan tersebut mengganti Undang-undang yang rusak agar berhenti untuk menyerang satu dengan lainnya.