banner

Akankah setelah Corona Berakhir, Kuliah Online Akan Sama Berakhir Juga?

Tahun 2020 adalah tahun di mana seluruh dunia terdampak bencana global. Virus jenis baru bernama Corona telah berhasil menjangkit banyak wilayah di dunia. Menurut laman Katadata, pada hari Senin (8/6) tercatat sebanyak 7 juta kasus corona dari berbagai belahan dunia. Amerika serikat berada di urutan puncak sebagai negara dengan kasus virus corona terbanyak di Dunia. Sedangkan untuk negara Indonesia sendiri berada di urutan ke 33, tentu saja ini menjadi suatu kabar yang menyedihkan. Namun duka ini dirasakan bukan hanya negara Indonesia, melainkan oleh seluruh negara di Dunia ini. Bencana global ini secara merata memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan demi kebijakan diterapkan di beberapa negara, salah satunya adalah Lockdown atau penutupan wilayah meredam penyebaran virus corona.

Kasus virus corona muncul pertama kali di kota Wuhan (China), pemerintah Wuhan mengambil tindakan yaitu menerapkan kebijakan Lockdown untuk keseharian di sana yang  dilaksanakan sejak 23 Januari 2020. Segala akses masuk maupun keluar dari negara Wuhan juga menerapkan hal yang sama. Disusul oleh negara lainnya yang mulai terdampak hingga pada akhirnya virus corona telah sampai di Indonesia.

Pada 2 Maret 2020, Jokowi umumkan dua kasus pertama positif corona di Indonesia. Kepanikan secara langsung menyebar ke seluruh wilayah, beberapa kebijakan diciptakan namun keefektifan penerapan yang baik di tengah masyarakat Indonesia masih menjadi pertanyaan. Beberapa kebijakan dianggap tidak efektif dan gagal karena penerapan di masyarakat tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan. Sebagai misal, penerapan PSBB di beberapa wilayah, WFH, pembelajaran via daring dan masih banyak lahi. Mengapa hal itu bisa kejadian di negara Indonesia? Siapa yang keliru? Masyarakat atau pemerintahnya?

Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi dinilai mengalami penurunan kinerja, terutama setelah negara dilanda virus corona. Kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan penyebaran virus corona dianggap sebagai angin lalu oleh masyarakat, hal-hal yang seharusnya dipatuhi malah dilanggar. PSBB, Lockdown global, dan masih banyak lagi. Beberapa minggu terakhir ditemui bahwa dalam periode ini Jokowi mendapatkan nilai raport merah dan Indonesia menjadi negara dengan penanganan virus corona terburuk di asia tenggara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa istilah Daring menjadi sangat populer pada tahun 2020 ini. Istilah tersebut menggambarkan suatu kegiatan/aktivitas seorang individu maupun sekumpulan orang yang dilakukan dengan bantuan jaringan, komunikasi via udara (jaringan/sinyal). Segala hal yang sebelumnya bisa dilaksanakan dengan bertemu secara langsung, harus diubah formatnya menjadi via jaringan. Misalnya, kerja dari rumah, berolahraga dari rumah, nonton bioskop dari rumah, belanja dari rumah, bahkan sekolah dari rumah. Semua itu menjadi sesuatu yang wajar setelah adanya pandemi ini.

Permasalahan di lapangan yang paling banyak ditemui adalah tidak semua orang dapat menerima kebijakan tersebut. Entah karena faktor kondisi maupun faktor lainnya. Beberapa waktu lalu, saya memiliki kesempatan untuk mengobrol santai dengan 2 teman saya melalui jaringan telfon yang tentu saja diantara mereka memiliki perspektif yang berbeda.

Menanggapi sesuatu yang mungkin akan menjadi “normal baru” bagi kehidupan masyarakat, kebijakan yang telah ditetapkan tentu saja memiliki pro dan kontra. Bagi para pekerja white collar job (pekerjaan yang lebih mengedepankan otak dan kebanyakan ditempati oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi: manager, HRD, Dosen), tentu saja kebijakan WFH bukan sesuatu yang memakan banyak pikiran. Berbeda dengan para pekerja blue collar job (pekerjaan yang lebih mengedepankan tenaga: ojol, kurir, pedagang, buruh).  

Segala sektor kebijakan yang dilahirkan untuk menangani covid dinilai tidak efektif dan sia-sia. Sebagian besar mengalami penolakan di masyarakat, hal ini diwujudkan dengan banyaknya masyarakat yang masih keluar rumah dan menolak untuk lockdown. Semua sektor itu sejauh ini telah melahirkan polemik baru. Satu-satunya sektor yang paling tidak rewel dan terkesan aman-aman saja sejauh ini adalah sektor pendidikan.

Kebijakan pada sektor pendidikan yang telah ditetapkan adalah pembelajaran daring, Ujian Nasional 2020 ditiadakan, Pengunduran UTBK SBMPTN 2020. Dari sekian banyak sektor kebijakan, hanya ini satu-satunya kebijakan yang minim pemberontakan dan masih berjalan aman sejak bulan maret lalu. Berbeda dengan sektor sosial ekonomi, apabila ada masyarakat yang harus dikeluarkan dari pekerjaannya maka masih bisa mencari pekerjaan lainnya. Kalau sekolah, kuliah atau hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan terdapat suatu Interdependensi yang mana berarti adanya suatu hubungan saling bergantungan antara satu dengan lainnya. Di sini yang dimaksud adalah hubungan pengajar dan muridnya. Dua aspek ini menjadi sangat kompleks ketika keduanya menerapkan fungsinya dengan tepat sehingga menyebabkan sifat saling bergantung.

Ketika kebijakan pembelajaran via daring dilayangkan dan sampai hari ini tidak ditemui pelanggaran dari kebijakan ini karena memang adanya hubungan segaris antara dua aspek itu, ketika surat tugas diterima oleh pengajar untuk melaksanakan kegiatan belajar sesuai protokol, maka mau tidak mau pihak murid harus mengikuti aturan yang ada. Apalagi pendidikan(kegiatan belajar-mengajar) merupakan suatu hal yang krusial, kompleks, dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Masyarakat Indonesia juga sadar akan betapa berharganya sebuah raport dan ijazah. Sehingga mereka akan tetap melakukan pembelajaran dan mengikuti protokol kebijakan pemerintah.

Dibandingkan dengan kebijakan lainnya, sektor pendidikan dinilai lebih baik dan minim pemberontakan. Adapun pemberontakan masyarakat untuk soal pembelajaran daring lagi-lagi terletak pada sektor lainnya. Misalnya, pembayaran UKT dan masih banyak macam pembayaran lainnya(sosial ekonomi: berhubungan dengan kebijakan lockdown yang berpengaruh pada pemasukan ekonomi orang tua), terbatasnya koneksi bagi mahasiswa di daerah terpencil (sosial pembangunan: berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil).

Satu-satunya pernyataan Jokowi yang sampai hari ini cukup memuaskan bagi saya pribadi adalah bahwa kita semua harus berdamai dengan corona dan menerapkan normal baru untuk ke depannya. Mengapa? Karena dari sekian banyak kebijakan, hanya itu yang paling relevan untuk dilakukan. Pembedahannya adalah seperti ini, bila lockdown telah dilayangkan, PSBB diudarakan, WFH diterapkan namun tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat dan masih kebanyakan yang melanggar maka yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan corona dan menerapkan normal baru.

Virus corona menjadi penentu Indonesia di masa yang akan datang. Jokowi periode 2 dinilai memiliki raport merah dalam penanganan virus corona di kawasan asia tenggara. Masyarakat yang tidak patuh, protokol kesehatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, penolakan lockdown wilayah menjadi sebuah bentuk mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kegagalan Jokowi periode 2 yakni dalam menyejahterakan masyarakat, sehingga berujung pada sikap menolak patuh. Segala bentuk kebijakan memang yang paling sedikit permasalahan adalah sektor pendidikan. Masalah yang timbul bukanlah suatu masalah namun tetap berjalan semestinya dan tidak memngakibatkan pemberontakan perilaku di tengah masyarakat.

Beberapa penyebab kekurangan dari kebijakan pembelajaran daring malah berasal dari faktor lainnya, faktor sosial ekonomi maupun sosial pembangunan. Banyak sekali pembenahan yang seharusnya segera dibenahi namun tidak segera dilaksanakan dan menjadi PR untukpemerintahan Indonesia.

Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang pandai menyesuaikan diri, dan dengan adanya virus ini membuat para generasi usia produktif harus membiasakan diri untuk berada pada kondisi pembelajaran daring. Permasalahan yang timbul dari sisi pengajar maupun murid akan menjadi catatan bagi kebijakan di masa depan.

Belum lagi dengan adanya pembelajaran daring ini tingkat kepahaman murid tercatat bias, tidak jelas. Ada yang mengikuti kelas online hanya untuk absensi namun setelahnya abai. Hal-hal dibalik layar ini menjadi salah satu yang harus dimasukkan catatan untuk pembenahan/evaluasi di masa depan.

Pertanyaan yang mengudara setiap malam di otak saya adalah setelah virus corona pergi, apakah kebijakan pembelajaran daring dan segala kebijakan lainnya otomatis akan selesai juga? Yang berarti segala kebijakan ini hanya ada untuk kebutuhan pandemi saja. Lalu yang kami terima adalah benar-benar ke sia-sia an saja. Semoga suatu hari apapun yang telah ditetapkan akan menjadi evaluasi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya serta kebijakan dalam segala sektor juga dilakukan pembenahan.

Berkaca pada beberapa negara lainnya, mereka yang menerapkan kebijakan dengan dibantu dengan supply dari pemerintahannya sendiri, sehingga sebuah kebijakan itu dipupuk dan bukan menjadi makanan pahit bagi masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Kebanyakan dari mereka pasti memberikan tunjangan hidup bagi masyarakatnya. Indonesia? Sejauh ini, hal itu sudah terlaksana di beberapa daerah, namun pemerataan dan keadilan hak masih dipertanyakan. Terutama untuk daerah yang terpencil masih perlu ditanyakan dan dikejar agar terjadinya pemerataan keadilan sosial di masyarakat.

Apabila PHK dimana-mana, maka di negara ini banyak ditemui pengangguran. Apa kabar bagi mereka yang memiliki banyak tanggungjawab, perkuliahan anak-anaknya barangkali. Meskipun sektor pendidikan dilaksanakan via daring, namun untuk pembayaran tetap dilakukan sesuai kebijakan kampus. Semoga kebijakan untuk Indonesia benar-benar dibuat dengan bijak.

  0 Views    Likes  

banner
Jordi Onsu Oey berhasil Lolos di HARVARD UNIVERSITY !

previous post

Udah yakin Lolos SBMPTN 2020?
Jordi Onsu Oey berhasil Lolos di HARVARD UNIVERSITY !

next post

Jordi Onsu Oey berhasil Lolos di HARVARD UNIVERSITY !

related posts