Dampak krisis pandemi terhadap kemiskinan

Situasi pandemi saat ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan.

Akibatnya, jumlah individu miskin bertambah dari Maret sampai September 2020. Separuh dari individu yang tinggal di rumah tangga miskin pada September 2020 adalah mereka yang juga berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2020, sedangkan separuhnya lagi berasal dari rumah tangga yang rentan miskin pada bulan Maret 2020.

Dinamika juga terjadi di kelompok kelas menengah. Sebanyak 16% kelompok calon kelas menengah pada Maret 2020 turun kelas menjadi kelompok rentan miskin pada September 2020, 9% naik menjadi kelompok kelas menengah pada September 2020

Faktor-faktor kemampuan Rumah Tangga menghadapi krisis

Banyak faktor memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengatasi krisis, diantaranya:

1. Mencairkan uang tabungan

2. Menggadaikan barang

3. Hutang

Proporsi kepemilikan tabungan uang atau barang rumah tangga secara nasional. Sebanyak 51% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan uang ataupun barang. Sementara itu, 14% rumah tangga memiliki tabungan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga selama lebih dari 6 bulan, 10% memiliki tabungan yang dapat mencukupi kebutuhan selama kurang dari sebulan, dan selebihnya memiliki tabungan yang dapat mencukupi kebutuhan selama 1–6 bulan.

Strategi yang ditetapkan pemerintah

Beberapa program pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negara miskin yang terdampak covid-19 diantaranya:

1. menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial baik dalam bentuk subsidi maupun uang tunai atau bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

4. BLT Dana Desa (BLT DD)

5. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Teori Pembangunan Alternatif dan Implementasinya

Alternative development atau pembangunan alternative adalah suatu pembangunan yang terutama bertujuan membangun dan mendukung struktur-struktur tingkat masyarakat yang meningkatkan pemberdayaan, dan menentang struktur-struktur yang menindas dari tatanan yang ada.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004) Pembangunan tidak semata-mata hanya diukur dari aspek ekonomi namun ada yang lebih penting yakni pembangunan manusia. Pembangunan manusia Indonesia jika ditotal secara nasional mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Namun sayangnya pembangunan tersebut tidak merata sehingga masih terdapat kesenjangan pembangunan antara provinsi yang satu dengan lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia dinilai melalui angka melek huruf, angka harapan hidup dan  standar hidup. Strategi yang sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketiga aspek tersebut adalah dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, namun sebelum mendapatkan itu terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni masyarakat yang memiliki anak harus diimunisasi terlebih dahulu di puskesmas dan absen anak disekolahnya minimal 90%  kehadiran. Setelah dua syarat itu terpenuhi barulah masyarakt akan mendapat bantuan langsung tunai. Strategi ini digunakan untuk mengitegrasikan ketiga capaian sehingga mempercepat pembangunan manusia di tiap-tiap daerah. Permasalahan kesenjangan pembangunan diantisipasi dengan cara subsidi silang dimana orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi dikenakan pajak yang besar atas asset yang dimilikinya untuk nantinya diberikan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dalam bentuk subsidi.

Pada 2024 Indonesia dipersiapkan untuk dapat meningkatkan perdapatan perakpita sebesar USD 12.000 sehingga perlu dobrakan-dobrakan besar salah satunya adalah mempermudah insvestasi asing untuk menggenjot perekonomian negara. Hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Upaya-upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang merata tanpa kesenjangan diantaranya adalah dengan memperluas lapangan kerja, redistribusi sumber pendapatan negara yang merata, memperluas perlindungan sosial dan mendorong perekonomian rakyat.

Selama masa pandemi, peningkatan penjualan online meningkat drastis. Banyak orang yang memulai usahanya dari rumah dengan bisnis kecil-kecilan. Hal ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendukung usaha mereka dengan membeikan bantuan modal dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan.

Salah satu program pembangunan alternatif bagi masyarakat miskin adalah meningkatkan bantuan sosial serta meningkatkan modal UMKM bagi para pelaku UMKM. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga telah sempat dilaksanakan yaitu pelatihan UMKM bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan modal UMKM.

By Gracelia Audriana Dewi